Bisul Sosial Yang Mengerikan

REPUBLIK ini terlalu banyak masalah dan, celakanya, terlalu sedikit jalan keluar. Bahkan, nyaris tanpa solusi yang tuntas dan efektif.

Padahal yang dipelihara itu masalah yang dapat membakar kemarahan sosial yang tinggal soal waktu saja meletus dan meledak ke permukaan. Pengangguran meningkat, kemiskinan bertambah, dan semakin banyak yang menjerit dan menangis.

Reformasi tidak saja mati dini, tetapi sesungguhnya banyak rakyat di lapis bawah merasakan kehidupan sekarang jauh lebih buruk dan lebih sulit sehingga memberi penilaian lebih jelek daripada zaman Orde Baru. Demokrasi yang menghasilkan pemerintahan yang baru tidak memberikan perubahan di tingkat rakyat sehingga hidup sehari-hari menjadi lebih sejahtera.

Itu masalah yang menyangkut peri kehidupan rakyat. Bagaimana dengan yang menyangkut kehidupan pemerintahan seperti pemberantasan korupsi?

Pemberantasan korupsi hanya akan melahirkan dendam. Karena pemberantasan korupsi hanya mencari-cari kesalahan masa lalu, seakan dalam pemerintahan yang sekarang semuanya bersih. Kutu di seberang lautan tampak, tapi gajah di depan mata tak kelihatan. Terus-menerus mencari-cari kesalahan masa lalu hanya akan membuat ketika yang memerintah sekarang tidak lagi berkuasa, di situlah dendam dituntaskan.

Masalah besar lainnya adalah masalah tanah yang juga jelas menyimpan potensi kemarahan sosial yang hebat. Protes rakyat di Meruya Selatan, Jakarta Barat, menyangkut hak tanah seluas 43,9 ha cuma secuil puncak gunung bisul raksasa yang mengerikan yang juga tinggal soal waktu untuk pecah.

Masalah tanah menyangkut masalah struktural. Makin banyak petani guram, makin banyak rakyat yang tak bertanah dan berumah. Dalam masalah tanah, kekuasaan negara dan kekuasaan kapital bersekutu mengalahkan rakyat.

Sebaliknya ketika kekuasaan negara bertarung dengan kekuasaan kapital yang kalah adalah negara. Kekuasaan negara loyo, takluk, bahkan tanpa malu. Contohnya rumah gedek milik rakyat di Puncak digusur, tetapi vila di Puncak sekalipun sama-sama menyalahi peruntukan tanah dan ruang hingga sekarang dibiarkan berdiri gagah dan angkuh. Kekuasaan kapital tidak takut dengan semua peringatan dan ancaman pemerintah. Mereka menantang kekuasaan negara, tetapi negara tunduk dan takluk.

Lebih celaka lagi bahkan sesama kekuasaan negara bertarung dan saling menunjukkan kekuasaan sektoral masing-masing. Misalnya konflik kepentingan pertambangan dan kehutanan yang menyebabkan kepentingan ekonomi negara dikorbankan.

Masalah tanah adalah juga cermin buruknya sistem administrasi negara dan bobroknya hukum. Sertifikat tanah ganda dan, sintingnya, semua asli. Bahkan, di pengadilan yang palsu bisa menang perkara sampai di puncak mahkamah hingga berkekuatan hukum tetap. Dan, eksekusi pun dilakukan yang kemudian melahirkan perlawanan keras masyarakat.

Masalah tanah juga memperlihatkan lemahnya keberanian negara menghadapi tekanan bahkan kebrutalan komunal. Tanah-tanah perkebunan negara diduduki dan dijarah secara terbuka dan dibiarkan bahkan direstui. Tanah yang pernah dijual dengan ganti rugi dan proses yang benar pun kembali diduduki sehingga menghancurkan semua tatanan dan kepastian. Investor manakah yang mau datang ke negara tak bertuan seperti itu?

Masalah tanah di negeri ini merupakan masalah multidimensional yang menjadi indikator atas silang selimpatnya masalah yang melilit negeri ini. Yang perlu disadari adalah masalah tanah tertimbun di bawah permukaan, yang sesewaktu bisa meletus dan meledak sebagai kemarahan yang dahsyat. Bisul sosial yang mengerikan itu bisa pecah tanpa kendali.

Editorial Media Indonesia

Iklan

2 responses to “Bisul Sosial Yang Mengerikan

  1. DPR/DPRD kurang mewakili rakyat
    “DPR/DPRD kurang mewakili rakyat”lebih ekstrim lagi “DPR/DPRD bukan wakil rakyat” begitu komentar yang sering dilontarkan sebagian kalangan, terutama rakyat kecil(akar rumput)/yang merasa suaranya tidak pernah didengarkan, memang di negeri yang dianbang de integrasi tidak mudah bagi orang kebanyakan untuk bertemu dengan wakil-wakil yang mereka pilih sendiri melalui pemilu, anggota legislatif yang dipilih untuk mewakili kepentingan rakyat cenderung hanya menjalin hubungan sebatas menjelang pemilu, setelah terpilih hubungan putus……..kaya iklan ajeeeee.
    Waktu reses dimanfaatkan anggota dewan untuk kembali ke konstituen, beberapa anggota memilih menggelar pertemuan di hotel, ada juga yang dirumah makan dan lapangan terbuka, akan tetapi ada juga yang langsung mendatangi warga.
    Di Nigeria misalnya UNDP membantu parlemen nasional untuk memperkuat peran representasi dengan mengadakan serangkaian kampanye dengar pendapat publik untuk membahas isu-isu penting.
    Di luar kegiatan seperti dengar pendapat publik dan sejenisnya masih banyak sarana yang dapat dimanfaatkan anggota legislatif untuk berkomunikasi dengn pemilih, yang menjadi pertanyyyyyaaaan sekarang maukah ? para anggota yang katanya terhormat melakukan investasi politik yang lebih besar lagi dengan lebih sering bertemu dengan para pemilihnya ?
    sebagai mana dalam agama islam “jika kita dikasih amanat oleh orang lain dalam hal ini rakyat maka harus mengemban amanat dengan sebaik-baiknya” ya ayuhaladina amanu ku ampusakum wa ahlikum naro” Innama buiistu liutamimal makarimul akhlak” semoga ahklak para wakil erakyat kita tidak diperbudak oleh nafsu angkara murka, berapa waakil rakyat yang tercela X berapa kabupaten/Kota se Indonesia, Kali Berapoa Provinsi se indonesia, kali DPR RI,DPD kalau beli kerupuk berapa kaleeeng, mending buat membangun bangsa ini dengan sebaik-baiknya……hidup demozzzzzzz
    salam
    Dicky “meong AMPI:Demoz PMB 90

  2. Pikiran ideal kita sungguh suli menerima kenyataan atas buruknya wajah penegakan hukum di negeri, yang diambang des integrasi bangsa ini, namun seorang yang bijak dengan mudah akan dapat mengerti, memahami serta memaklumi realita yang terjadi, biasanya dilatarbelakangi pemikitran yang sejalan dengan rumus tentang syarat tegaknya hukum oleh pakar Sosiologi hukum Prof.Dr.Satjipto Raharjo,SH yang setidaknya ada 4 pilar yang saling mempengaruhi bagi tegaknya hukum yakni :
    1. Profesionalisme dan moralisme aparat
    penegak hukum
    2. Kualitas produk hukum
    3. sarana, fasilitas, dan anggaran
    4. budaya hukum masyarakat
    Apakah kita semua berkomitmen untuk Kota Bandung menjadi tertib dan teratur ? kalau Ya, maka jalannya adalah hukum harus ditegakan secara obyektif- faktual dan rasional mengedepankan kepentingan bersama/publik dan sama sekali harus dibuang jauh-jauh subyektifitas-emosional yang dikendalikan perasaan-perasaan yang cenderung mementingkan pribadi/kelompok

    Bagi PMB pun bagi nusa dan bangsaku

    Dicky Demoz” Meong 90″

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s