Partai Politik, Matikan Demokrasi

penulis : Dicky Demoz  anggota DPRD Bekasi

Bila mencermati konstelasi politik di Indonesia beberapa tahun terakhir ini partai politik jelas-jelas mematikan proses demokratisasi yang sedang kita dibangun. Berbagai perilaku politik elit partai telah mematikan proses demokratisasi seperti perilaku money politics, penyuapan, korupsi, dan bentuk penyimpangan lainnya. Dapat disaksikan para koruptor mulai dari pusat hingga daerah didominasi oleh kader partai. Dan hingga saat ini belum satupun partai yang dihukum oleh lembaga seperti pembubaran dan dilarang ikut pemilu berikutnya. Malah diberikan ‘perlindungan’ oleh aparat hukum.

Kesimpulan di atas tentu sesuai dengan acuan realita politik yang kita lihat selama ini. Mata melihat dan raga merasakan. Meski realita di atas jika dibenturkan dengan elit partai politik tadi pasti mereka membantahnya dengan argumentasi yang mereka buat untuk mengaburkan makna penyelewengannya. Namun, realita berbangsa dan bernegara para elit partai yang kita saksikan membantah apologi yang meraka bangun. Tujuannya satu, agar mereka tetap berada dikekuasaannya. Para elit politik memiliki keinginan atau kecendrungan mengubah konsep Vox Populi, Vox Dei (suara rakyat, suara Tuhan) menjadi Vox populi, Vox Argentum (suara rakyat, suara gemerincing uang). Dan perilaku ini menjamur di beberapa partai baik partai lama maupun baru.
Realitas seperti itulah terkadang tanpa kita sadari bahwa partai politiklah yang telah menghancurkan pembangunan tata sistem proses demokratisasi. Para politisi dari parpol seolah cuci tangan dari hancurnya sendi bernegara kita dengan menyalahkan pihak lain. Memang, kehancuran tata sosial-politik di negeri ini tak selamanya dilakukan parpol tapi seridaknya hampir 99,9 kerusakan moral politik dilakukan parpol. Di mana fungsi partai politik seperti memberikan pendidikan politik di tengah masyarakat tidak berjalan lagi bahkan hasilnya nol besar. Atau bisa dikatakan, seringnya masyarakat tawuran antargolongan juga disebabkan partai politik.
Sebagai contoh, anggota DPR RI Periode 2004-2007 melakukan keributan pada saat sidang yang nota bene dari parpol. Pada saat ‘tawuran’ politik tersebut terjadi disiarkan dan disaksikan oleh jutaan mata warga Indonesia yang belum mampu menerima sikap perbedaan melalui layar kaca. Seperti diketahui, televisilah media yang paling cepat mempengaruhi sikap/perilaku pemirsa. Apa para anggota dewan di Senayan menyadari kelakukaannya itu berdampak buruk bagi rakyatnya? Dan dengan adanya perbedaan di lembaga legislatif serta di tengah masyarakat menjadikan kehidupan berdemokrasi semakin kokoh. Sebab, dalam sistem negara modern, perbedaan pandangan sebagai syarat mutlak/utama tegaknya demokrasi dalam sebuah negara. Tapi kenapa kita mengagungkan demokrasi sedangkan kita sendiri tak merealisasikan konsep demokrasi di tiap perilaku politik kita? Sepantasnya para anggota dewan memberikan suriteladan bagaimana hidup dalam keberagaman. Tidak melakukan amoral, kejahatan, apalagi pidana.
Pilkada DKI Jakarta
Tulisan M Fadjroel Rachman (Kompas, 18/06/2007) menarik kita cermati. “Jika Anda kader partai politik yang loyal dan merangkak dari bawah? Juga bukan menjamin (menjadi calon gubernur-wakil gubernur) karena partai politik memilih calon dengan tiga kriteria: uang, uang dan uang.” Dalam tulisannya, Fadjroel melukiskan bawah partai politik di DKI Jakarta mayoritas memilih cagub Fauzi Bowo yang menjawab sebagai pegawai negeri sipil yang berharta Rp 38.347.226.587 dan 150.000 dolar AS per 31 Mei 2007. Dan Partai politik lebih memilih uang daripada mengajukan kadernya sendiri sebagai pemimpin di DKI Jakarta.
Menariknya dari pengajuan calon gubernur DKI Jakarta didominasi atau ditentukan oleh elit politik tanpa mengedepankan nurani politik rakyat (baca: kader). Seperti kasus pencalonan, unsur kader partai atau tokoh masyarakat yang diinginkan publik menghilang di pusaran parpol. Bahkan dengan adanya interpensi pengurus di tingkat pusat, kader yang dulunya disebut-sebut kapabel sebagai pengganti Sutiyoso menghilang dengan sendirinya dalam bursa pencalonan. Kita tak tahu perihal menghilangnya nama kader partai itu sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Yang jelas, berkumpul mencalonkan satu calon gubernur (menurut berita) untuk mengalahkan lawan ideologinya. Padahal, soal ideologi negara sudah berakhir, yaitu pancasila. Atau itu adalah akal-akalan atau politik busuk para parpol meraup uang lebih banyak menjelang pemilu 2009.
Selanjutnya, uang mahar untuk beberapa peserta partai politik di koalisi Jakarta itu sebagai bukti bahwa parpol mengedepankan uang bukan visi-misi calon yang diusung. Soal diterima atau tidak sebagai bakal calon untuk diusung dalam pilkada itu soal belakang, yang terpenting adalah para kandidat menyetor dana. Itu kita ketahui setelah Mayor Jenderal (Purnawirawan) Djasri Marin mengaku mengeluarkan Rp 3 miliar selama mengikuti penjaringan calon wakil gubernur di parpol untuk mendampingi Fauzi Bowo. Selain nama itu Slamet Kirbiantoro telah menyetor Rp 1,5 miliar kepada salah satu parpol dan nama-nama calon yang pernah beredar.
Mengapa partai politik minder mencalonkan kadernya sendiri? Apakah kader yang ada tak mempunyai kemampuan memimpin? Ataukah mahar yang disiapkan tak sebesar calon dari luar? Yang mengetahui itu adalah para elit parpol yang menolak kader sendiri sebagai gubernur. Kalau pertanyaan di atas dijawab benar semua. Berarti para parpol di Indonesia sudah busuk bahkan telah mematikan proses demokratisasi yang kita bangun selama ini. Karena fungsi lembaga politik seperti parpol untuk memberikan pendidikan politik, rekrutmen politik, artikulasi politik, partisipasi politik dan kaderisasi politik.
Artinya, parpol ini telah mematikan fungsi parpol dalam sebuah negara demokrasi. Yang harus dilakukan, parpol yang mempunyai hak maju seharusnya pede (percaya diri) mendoronh kadernya untuk menjalankan ideologi partainya di tengah masyarakat. Bukan bersatu untuk mendapatkan kekuasaan dan mengindahkan ideologi atau platfrom partai. Bahkan koalisi Jakarta yang dimotori Golkar, PDIP, PPP, Demokrat dan partai lainnya seolah tak lagi memegang prisip kepartaian. Sebagai contoh, fungsi kader parpol bersinerji dengan rakyat dengan selalu menyuarakan misi rakyat di dalam sistem pemerintahan. Jika kader terdepak dengan sistem ‘politik dagang sapi’ itu tentu mencederai asas keadilan dan demokrasi. Dan, jika parpol tak juga menggusung kadernya karena alasan uang, bisa dipastikan parpol telah memasung potensi kader serta mematikan sendiri fungsi partai politik untuk menciptakan pemimpin nasional.
Selain dari itu, partai politik juga telah terlibat membentuk budaya politik yang kurang sehat. Di mana pada saat pengajuan sebagai bakal calon parpol tanpa malu meminta mahar—yang katanya untuk biaya sosialisasi—dan bisa dipidanakan sesuai Undang-undang Nomor 31 Tahun Tentang partai politik. Para bakal calon (belum tentu lolos) menyeter uang untuk membiayai kegiatan partai. Mahar politik yang diajukan ke partai tersebut sangatlah besar. Seorang calon gubernur DKI Jakarta mengakui dimintai Rp 400 miliar oleh satu partai. Itu baru satu partai, bagaimana dengan partai yang lainnya? Dengan kondisi ini menutup peluang kader partai atau tokoh masyarakat yang tak memiliki untuk maju dalam pilkada.
Sekedar diketahui, sbelum kedua nama Adang Daradjatung diusung partai Keadilan Sejahtera dan Fauzi Bowo yang dikawal 20 partai banyak beredar nama calon gubernur dan wakil gubernur. Mulai dari artis tekenal berasal Betawi Rano Karno, Agum Gumelar, Faisal Basri, Jeffry Geofanni, Sarwono Kusumaatmadja, Djasri Martin, hingga Slamet Kirbiantoro. Semua nama itu teriliminasi tanpa ada alasan yang transparan. Bahkan yang paling menyakitkan dunia demokrasi, Prijanto yang tak pernah disebut-sebut mengikuti kompotisi memangkan pertarungan untuk mendampingi Fauzi Bowo. Meski dari mereka mengatakan, itu biasa dalam dunia politik. Tapi, yang tak habis pikir, Prijanto yang tak pernah ikut kompotisi sepakbola politik malah memenangkan pertandinga. Dan peristiwa politik inilah yang menyakitkan para calon yang pernah maju bersaing mendampingi Fauzi Bowo. “Saya ikhlas uang saya habis jika kalah dalam pertarungan. Tapi ini kan tidak. Malah partai dukung orang lain yang bukan dari kompotitor,” ungkap Djasri Marin, seperti diwartakan Indopos.
Anehnya lagi, parpol yang mengatasnamakan dirinya partai reformasi ‘mempermainkan’ para kandidat atas nama demokrasi dengan mengalihkan dukungan tanpa alasan yang jelas. Sebagai contoh, Sarwono-Jeffry yang sudah pasti mendapatkan kendaraan politik dari PAN-PKB tapi juga tak diperjuangkan hingga titik darah terakhir bahkan dukungannya dialihkan. Publik tak habis pikir. Meski PAN-PKB punya argumentasi dan logika politik seperti kata maaf, dukungannya tak mencukupi. Sekedar diketahui, kegagalan Sarwono-Jeffry menyimpang misteri di tengah masyarakat. Seperti dengan misteri uang mahar di atas tadi. Aneh para perilaku elit parpol kita yang sudah menghilangkan urat malu politiknya.
Mari Sadarkan Elit Parpol!
Potret kelam perilaku jahat para kaum parpol tak sampai di situ tapi terus merasuk sukma kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Potret kelam tersebut hanya dari proses politik pilkada DKI Jakarta. Kalau kita ingin telusuri semuanya, tentu banyak ketidakberesan berbangsa dan bernegara yang keluar dari relnya yang dilakukan parpol. Penyimpangan-penyimpangan politik yang terus dipertontonkan kader parpol dengan kepongahannya, dan tanpa ada yang mampu menghentikannya. Kejahatan itu terus menghantui dan meracuni partisipasi politik masyarakat yang melahirkan: apatis. Jika ini dibiarkan maka tak tertutup kemungkinan gelombang masyarakat memberontak menuntut haknya seperti runtuhnya rejim Soeharto Mei 1998 bisa terulang kembali. Imbasnya penjarahan serta korban dari masyarakat sipil akan berjatuhan kembali banyak. Karena itu, melalui tulisan ini sangat mendukung langkah kaum intelektual politik yang ingin memperbaiki situasi tersebut dengan berbagai cara.
Langkah kaum intelektual itu untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat yang sedang dilupakakan oleh parpol Agar para masyarakat sadar dan kaum elit parpol menyadari bahwa kekuasaan itu adalah amanah yang dititipkan rakyat untuk diperjuangkan. Selain itu, ada tujuan mulia yaitu menyadarkan elit parpol bahwa “Rakyat itu diam. Rakyat itu sabar. Rakyat itu pandai membaca peluang. Dan rakyat itu cerdas. Jangan sekali-kali menggap rakyat itu tidak berbahaya karena sifat diam dan sabarnya. Rakyat itu memang sabar tapi tidak bisa disakiti terus-menerus, dibohongi terus-menerus, ditekan terus-menerus,” pesan Jacob Sumardjo.

Habibi Mahabbah, Pengurus Besar Ikatan Kekeluargaa Mahasiswa Sulsel Indonesia (PB IKAMI Sulsel) Bidang Kajian dan Stategi Politik