Manajemen Energi yang Amburadul

republika, selasa 12 agustus 2008

Oleh Andi Sahrandi
Konsultan Teknik

Listrik yang dipasok PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sering mati-hidup, karena kurang pasokan batu bara. Padahal kita punya batu bara dan bahan bakar minyak yang banyak. Tapi, ternyata bukan milik Republik, melainkan pengusaha, akibat peraturan yang tidak berpihak kepada rakyat. Krisis listrik diperkirakan akan terus berlanjut akibat PLN kesulitan pasokan batu bara ini.

Kita juga punya minyak dan gas, tapi kita selalu kekurangan, karena juga bukan milik Republik, melainkan pengusaha yang membengkakkan cost recovery, sehingga bagian mereka lebih banyak dari rakyat. Kita tak bisa seperti Venezuela yang memiliki pemerintah yang tegas, yang mengatur energi yang berpihak kepada rakyat.

Kita juga tidak serius menangani biofuel. Yang ada, lembaga-lembaga yang berkompeten soal energi tidak mampu memprogramkan dengan baik. Kita hanya bisa dibohongi oleh “blue energy” saja. (Ingat Cut Zahara Fona yang berhasil membohongi pejabat negara di awal tahun 70-an dengan bayi ajaibnya dan Markonah yang membohongi pejabat negara awal 60-an dengan pengakuannya sebagai ratu Kubu. Ingat pula menteri pertanian yang melaporkan adanya guci yang dapat menyuburkan tanah di pertengahan 70-an. Juga, menteri agama yang menggali situs bersejarah mencari harta karun di awal 2000-an).

Pembuatan-pembuatan pembangkit energi juga tidak terprogram. Pembuatan-pembuatan pembangkit energi sekarang dilakukan lebih karena kepepet atau karena ada pihak-pihak tertentu yang lagi berbisnis. Kita juga tidak serius mencari sumber-sumber energi listrik untuk daerah-daerah dengan cara memakai energi air dan angin yang jauh lebih murah.

Dulu ada rencana membuat Dewan Energi Nasional. Tapi, rencana itu tidak pernah terwujud. Padahal hal tersebut sangat penting. Manajemen energi sangat penting untuk diseriuskan, karena ketergantungan kita sangat besar pada energi. Dewan Energi Nasional dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan energi nasional dan mengawasi pelaksanaan kebijakan itu.

Kebutuhan kita pada energi untuk 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan perlu diprediksi dengan benar. Peningkatan dari pertumbuhan penduduk mengakibatkan juga pertumbuhan kebutuhan energi untuk rumah tangga (listrik, gas, dan lain-lain), kendaraan/transport asi, bisnis, industri, dan lain-lain.

Tiadanya manajemen energi nasional membuat peningkatan kebutuhan energi terus tidak terkontrol. Pada 2007, peningkatan kebutuhan pada minyak mencapai 12 persen dan peningkatan kebutuhan gas mencapai 15 persen untuk minyak.

Karena itu, kita perlu mengkaji sumber-sumber energi yang kita punyai itu. Berapa banyak batu bara kita, minyak kita, gas kita, angin kita, air kita, biofuel kita, panas bumi kita, dan lain-lainnya. Berapa banyak yang tersedia dan berapa lama dapat bertahan?

Dengan mengetahui jumlah deposit sumber energi kita, kita juga perlu membuat rencana penggunaan sumber energi menjadi energi sesuai dengan kebutuhan. Rencana itu perlu disusun secara bertahap sesuai tingkat kebutuhan yang terus bertambah. Berdasarkan hal-hal tersebut, kemudian pemerintah harus segera membuat peraturan-peraturan yang betul-betul harus ”menguntungkan rakyat Indonesia”, seperti yang diamanatkan UUD 1945 Pasal 33.

Peraturan yang tepat itu diperlukan untuk mengatur pola kepemilikan sumber, pola produksi, pola tata niaga, dan lainnya. Dalam hal ini, tentu saja harus ditegaskan secara nyata untuk kepentingan rakyat Indonesia sebagai yang dinomorsatukan.

Baru kemudian untuk kepentingan ”dagang”. Pentahapan lewat rencana ini harus dilakukan (ingat Repelita). Harus dipikirkan pula kepentingan anak-cucu bangsa sendiri, baru untuk orang lain.

Adanya Peraturan Presiden No 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, belum memberikan kabar baik. Karena aturan itu dibuat tanpa perhitungan yang matang.

Melihat upaya yang dilakukan pemerintah sampai hari ini, mana mungkin pada 2025 pemanfaatan minyak bumi hanya 20 persen dari total pemanfataan energi di Indonesia? Mana mungkin pemanfaatan batu bara pada 2025 bisa mencapai 33 persen jika sampai hari ini, pemerintah belum memedulikan kepentingan dalam negeri? (Lihat Tabel)

Tabel Sasaran Pencapaian Energi Mix Pada 2025
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —
1. Minyak bumi menjadi kurang dari 20 persen.
2. Gas bumi menjadi lebih dari 30 persen.
3. Batubara menjadi lebih dari 33 persen.
4. Bahan bakar nabati (biofuel) menjadi lebih dari lima persen.
5. Panas bumi menjadi lebih dari lima persen.
6. Energi baru dan energi terbarukan lainnya, khususnya biomassa, nuklir, tenaga air, tenaga surya, dan tenaga angin menjadi lebih dari lima persen.
7. Batu bara yang dicairkan (liquefied coal) menjadi lebih dari dua persen.
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —
Sumber: Pasal 2 Peraturan Presiden No 5 Tahun 2006

Menurut data Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI), Indonesia ternyata menjual lebih dari 75 persen produksi batu baranya ke pasar internasional. Pada 2005-2006, batu bara dari Indonesia mengisi 25 persen kebutuhan pasar internasional.

Indonesia lebih mengedepankan kepentingan dagang daripada kepentingan rakyat Indonesia. Padahal, jumlah cadangan batu bara Indonesia itu hanya 1,3 persen (12 miliar ton) dari total cadangan batu bara dunia.

Mari kita tengok Cina. Negara yang memiliki cadangan batu bara mencapai 114 miliar ton itu lebih dari 95 persen produksinya dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri.

Pemerintah harus segera menunjukkan sikap tegasnya dalam mengelola energi nasional. Segala peraturan yang dibuat harus didasarkan pada rule, bukan pada kepentingan kontraktor atau pengusaha.

Kalau peraturan itu dibuat untuk rule, maka pemerintah tak akan peduli pada pihak mana pun. Kepeduliannya hanya untuk rakyat. n

Berita II
Bisnis dan Konsumtif Silakan Pakai Genset

Tanpa adanya pengelolaan energi yang cerdas akan membuat Indonesia tetap mengalami krisis energi. Listrik akan tetap mati-hidup.

Selesainya pembangkit 10 ribu MW pada 2009 nanti, bukan jaminan pasokan listrik akan aman, jika peraturan tentang energi nasional belum memihak kepada rakyat. Pembangkit PLN bisa tetap kekurangan pasokan batu bara jika pemerintah masih belum berpihak pada rakyat.

Pertumbuhan permintaan listrik terus berlanjut. Lihatlah, pusat perbelanjaan mewah (supermal), apartemen mewah (superblock) , hotel-hotel mewah terus bermunculan. Tempat-tempat baru itu tentu membutuhkan pasokan listrik.

Perlu segera dijalankan peraturan pemanfaatan listrik yang tepat guna. Menurut data PLN, beban puncak di Jawa-Bali saat ini mencapai 17.100 MW dan diperkirakan beban puncak pada 2008 rata-rata 17 ribu MW. Pada Sabtu beban puncak mencapai 16 ribu MW sedangkan pada Ahad beban puncaknya 15 ribu MW.

Di Jakarta saja, misalnya, menurut data PLN, beban puncak pemanfaatan listrik pada siang hari saat ini mencapai 4.540 MW dan malam hari mencapai 4.485 MW. Sebanyak 32 persen dimanfaatkan oleh konsumen sektor bisnis, dengan mayoritas pelanggan pusat perbelanjaan (mal), hotel, dan apartemen.

Sektor industri hanya memanfaatkan 23 persen. Di pusat perbelanjaan ini, 60 persen dipakai untuk AC dan lampu.

Masih menurut data PLN, di Jakarta dan sekitarnya ada saja mal yang menyetel suhu ruangan AC pada suhu 20-22 derajat celcius. Bahkan banyak menyetel AC di bawah suhu 20 derajat celcius. Ada mal yang pemanfaatan listriknya mencapai 6,7 MW per hari, dengan biaya langganan mencapai Rp 1,5 miliar per bulan.

Mal dan hotel di Indonesia menurut PLN menyerap listrik mencapai 16 persen (sekitar 2.700 MW dari 17 ribu MW beban puncak pemanfaatan listrik). Biasanya, pada saat beban puncak, persentasi pemanfaatan oleh sektor bisnis ini melebihi angka 16 persen. Pada 2005, misalnya, mencapai 25 persen. n

Berita III
Selamatkan Perumahan dan Industri

Pengelola pusat perbelanjaan mewah, hotel mewah, apartemen mewah perlu diminta untuk tidak memakai listrik dari PLN. Mereka perlu diwajibkan memakai listrik dari genset mereka.

Mereka mampu membeli bahan bakar untuk genset mereka. Lampu di papan-papan reklame yang bertebaran, termasuk juga di papan toko, hendaknya tidak dinyalakan hingga pagi hari.

Semua papan reklame harus mematikan listrik pada pukul 20.00, misalnya. Semua papan toko juga harus dimatikan listriknya begitu toko tutup.

Jika ini dilaksanakan, tentu ada risikonya. Risiko pertama, PLN akan kehilangan pendapatan. Tapi, demi kepetingan rakyat, pemerintah harus tegas kendati PLN harus kehilangan pendapatan akibat kebijakan pemakaian genset ini.

Risiko kedua, sewa ruangan di mal, di hotel bintang lima, dan di apartemen mewah, menjadi mahal. Harga barang yang dijual di sana pun menjadi mahal. Tetapi, hal ini tidak akan memakan banyak korban, karena orang-orang yang belanja di mal, yang menyewa kamar di hotel bintang lima, yang menyewa apartemen mewah, adalah orang-orang kaya yang tidak peduli pada harga.

Tak ada salahnya, hal ini dilakukan. Pelaksanaannya jangan hanya sebatas anjuran. Agar upaya ini berjalan lancar, perlu kiranya pemerintah memberi keringanan pajak kepada mereka, misalnya.

Pengorbanan semua ini, demi rakyat perumahan dan industri agar tetap mendapat pasokan listrik dari PLN, selama menunggu adanya manajemen energi yang baik. Pemindahan jam kerja industri ke Sabtu-Ahad, bukanlah kebijakan yang tepat.

Cara ini belum bisa mengatasi masalah krisis listrik. Surat keputusan bersama (SKB) tentang pengalihan hari kerja ke Sabtu-Ahad ini hanya menunjukkan kekuasaan pemerintah terhadap rakyat kecil.

Pengalihan kerja ke hari Sabtu-Ahad bisa memunculkan dampak lain. Jika industri terganggu karena keberatan biaya, buntut-buntutnya adalah munculnya trickle down effect berupa pemutusan hubungan kerja bagi pekerja industri. Kalau hal ini terjadi, apa pemerintah bersedia membantu?

Memindahkan jam kerja ke Sabtu-Ahad tentu perlu memperhatikan hak-hak pekerja. Karena, bekerja di Sabtu-Ahad ada ketentuan tersendiri terhadap hak-hak yang harus diberikan kepada pekerja. n

priyantono oemar
jl warung buncit 37
jakarta 12510
0811834021

__._,_.___

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s